Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Penugasan itu ditujukan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP).
CBP ini akan digunakan pemerintah untuk mengintervensi pasar jika terjadi kekurangan serta untuk stabilisasi harga beras.
Sebagai informasi, penugasan impor beras oleh pemerintah kepada Bulog telah dilakukan selama 3 tahun terakhir secara beruntun. Yaitu, pada akhir tahun 2022 sebanyak 500.000 ton, tahun 2023 sebanyak 2 juta ton lalu ditambah 1,5 juta ton, dan tahun 2024 ini sebanyak 2 juta ton.
Lalu apa sebenarnya alasan pemerintah mengimpor beras secara agresif?
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan alternatif yang harus ditempuh di tengah kondisi produksi padi nasional yang tengah menurun akibat fenomena iklim El Nino. Yaitu, kondisi di mana musim kemarau menjadi lebih ekstrem akibat anomali kenaikan suhu permukaan laut di selatan ekuator.
Akibatnya, ungkap Arief, diprediksi terjadi defisit bulanan neraca beras pada Januari dan Februari 2024.
Arief mengutip data taksiran BPS, yang memperkirakan defisit beras pada Januari-Februari 2024 masing-masing sebesar 1,61 juta ton dan 1,22 juta ton. Atau, total defisit beras 2,83 juta ton.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan eskalasi harga beras, sehingga perlu ada antisipasi.
“Impor merupakan alternatif pahit, tapi harus kita lakukan. Kita sama-sama ketahui kondisi produksi padi nasional menurun akibat dampak climate change dan El Nino. Dampaknya kita rasakan beberapa bulan setelahnya, sehingga awal 2024 ini terjadi defisit bulanan neraca beras,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/1/2024).
Di sisi lain, dia menambahkan, sesuai penugasan, stok CBP yang harus tersedia di gudang Bulog ditetapkan minimal ada di level 1 juta ton.
“Beras yang berasal dari impor kita jadikan sebagai penguatan stok CBP,” kata Arief.
“Sepanjang 2023, stok CBP berhasil terjaga selalu di atas 1 juta ton. Dengan kondisi stok yang mumpuni tersebut, CBP digelontorkan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” paparnya.
Arief menegaskan, impor beras tidak memengaruhi penurunan harga di tingkat petani. Menurutnya, hal itu ditandai dengan adanya peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP).
“Perubahan positif yang signifikan dari NTPP ini biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan petani,” sebut Arief.
“Bapak Mentan (Menteri Pertanian) pun telah menyatakan penanaman telah melebihi 1 juta hektare (ha) dan harapannya mulai April 2024 ini, kita sudah mulai dapat menyerap beras dari sedulur petani,” lanjutnya.
Arief menuturkan, per 15 Januari 2024, posisi cadangan pangan pemerintah (CPP) yang dikelola Bulog dan ID Food diantaranya:
– beras total ada 1.391.933 ton
– jagung 123.318,82 ton
– kedelai 0,58 ton
– bawang putih 1,01 ton
– daging sapi 1.290,97 ton
– daging kerbau 42.146,11 ton
– daging ayam 344,93 ton
– gula pasir 10.840,24 ton
– minyak goreng 6.242,99 kiloliter
– ikan dalam beragam jenis total ada 992,7 ton.
“Untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPP) yang tersebar di 38 provinsi, sampai minggu pertama Januari 2024 tercatat total terdapat 8.028,55 ton,” pungkas Arief. https://jusnarte.com/