Jakarta, CNBC Indonesia – Jika Anda sedang merencanakan pensiun dan telah mulai mengumpulkan dana untuk itu, Anda sebaiknya familiar dengan konsep yang dikenal sebagai 4% Rule. Konsep ini dirancang untuk memandu penarikan dana pensiun agar dapat membiayai gaya hidup tanpa perlu khawatir bahwa dana tersebut akan cepat habis.
William P. Bengen memperkenalkan konsep matematis ini melalui tulisannya yang berjudul “Determining Withdrawal Rates Using Historical Data.”
Secara sederhana, setelah berhasil mengumpulkan dana pensiun, Anda hanya perlu menarik 4% dari total dana pada tahun pertama pensiun untuk membiayai hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah konsep ini sesuai untuk Anda? Mari kita bahas.
Misalkan Anda memiliki target pengumpulan dana pensiun sebesar Rp 5 miliar pada usia 60 tahun. Ketika Anda resmi pensiun, dalam tahun pertama, Anda hanya perlu menarik 4% dari total dana tersebut, yaitu Rp 200 juta, untuk membiayai hidup selama setahun.
Namun, perlu diingat bahwa dalam beberapa tahun berikutnya, penarikan 4% ini mungkin menjadi tidak relevan karena adanya faktor inflasi.
Contohnya, jika inflasi naik 2%, maka jumlah yang Anda tarik menjadi Rp 200 juta x 102% = Rp 204 juta.
Salah satu kesalahan umum dalam memahami 4% Rule adalah ketika seseorang secara rutin menarik 4% dari investasinya setiap tahun tanpa memperhatikan inflasi dan faktor lainnya.
Asal Usul 4% Rule
Bengen sebelumnya melakukan penelitian dan menemukan bahwa sejak 1993, investasi saham umumnya memberikan tingkat pengembalian sebesar 10,3% per tahun, sementara obligasi memiliki tingkat pengembalian sebesar 5,2% per tahun.
Dengan analogi penarikan dana, hasil investasi saham dan obligasi yang Anda miliki akan menghasilkan keuntungan yang pada akhirnya akan mengembalikan total nilai portofolio Anda.
Jika seseorang berhasil menginvestasikan dana pensiun mereka sesuai target dalam kedua instrumen tersebut, penarikan pertama sebesar 4% dan seterusnya dapat membuat dana pensiun tetap bertahan selama 50 tahun.
Kesesuaian Konsep untuk Anda
Konsep 4% Rule sering dianggap lebih cocok untuk mengumpulkan dana pensiun dalam jangka panjang, berbeda dengan orang-orang yang berkeinginan untuk pensiun lebih awal seperti generasi F.I.R.E.
Penting untuk diingat bahwa perencanaan keuangan pribadi bersifat personal. Setiap individu memiliki preferensi dan pandangan yang berbeda terkait keuangan mereka. Selain itu, tanpa harus menarik dana pensiun, Anda juga dapat memperoleh penghasilan pasif dengan mengalokasikan total dana pensiun Anda secara lumpsum ke instrumen surat utang negara. https://tampansamping.com/
Jakarta, CNBC Indonesia – Maruarar Sirait menjadi sorotan publik setelah menyatakan mundur sebagai kader PDI Perjuangan. Hal ini seiring dengan keputusan politiknya untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
“Saya ucapkan terima kasih ke Bu Mega (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri), sudah izinkan saya berbakti kepada PDIP. Dan saya berdiskusi dengan keluarga terdekat. Saya memutuskan untuk pamit dari PDIP hari ini,” kata Maruarar atau akrab disapa Ara, dikutip Selasa (16/1/2024).
Ara mendoakan PDIP supaya tetap menjadi partai besar dan memperjuangkan Pancasila. Ia tak menjelaskan lebih lanjut akan melabuhkan ke partai apa ke depannya. Namun, Ara memastikan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo, salah satu kader PDI Perjuangan.
“Saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi. Karena saya percaya Pak Jokowi merupakan pemimpin yang dipercaya rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya 75%-80%. Beliau sudah memperjuangkan banyak hal,” kata Ara.
Nama Ara pada akhir 2023 juga sempat menjadi sorotan karena mengunggah foto makan malam bersama sejumlah orang terkaya di Indonesia, yakni Sugianto Kusuma alias Aguan, Prajogo Pangestu, Frangky Wijadja, dan Boy Thohir.
Adapun Ara tercatat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDI Perjuangan.
Saat menjadi anggota DPR, Ara melaporkan harta kekayaan setalah dikurangi utang, senilai Rp 85,8 miliar. Ara tercatat memiliki utang sebesar Rp 33,79 miliar.
Mengutip LHKPN tersebut, Ara memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,15 miliar yang terdiri dari mobil Fotton Ambulance (2012) seharga Rp 94,5 juta, Toyota Alphard (2017) Rp 713,77 juta, dan Toyota Fortuner (2017) Rp 344 juta. Seluruh kendaraan tersebut dia dapat dari hasil sendiri.
Ara juga melaporkan harta bergerak lainnya Rp 7,42 miliar, surat berharga Rp 11,08 miliar, serta kas dan setara kas Rp 19,95 miliar. https://horeoraduwe.com/
Jakarta, CNBC Indonesia –Pengembangan Artificial Intelligence diikuti dengan dampaknya pada pekerjaan manusia. Salah satunya juga diramalkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Direktur Pelaksana, Kristalina Georgieva memperkirakan AI akan mengendalikan 40% pekerjaan manusia. Negara-negara maju akan merasakan lebih banyak manfaat dan risiko dari teknologi AI ketimbang mereka yang ada di negara berkembang.
“Negara-negara maju akan menghadapi risiko lebih besar dari AI, namun juga peluang lebih banyak untuk manfaatnya, dibandingkan negara berkembang,” kata Georgieva dikutip dari Insider, Senin (15/1/2024).
AI akan berdampak pada pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Lebih dari setengahnya, sekitar 60%, pekerjaan di negara maju yang akan terdampak teknologi canggih itu.
Menurutnya, AI akan memberikan berbagai dampak. Mulai dari meningkatkan produktivitas dan sisi lain juga bisa menghilangkan sebuah pekerjaan.
“Sekitar setengah pekerjaan akan mendapatkan manfaat dari integrasi AI, menjadi lebih produktif. Untuk setengah lainnya, aplikasi AI akan menjalankan tugas utama yang sekarang dilakukan manusia, ini akan menurunkan permintaan tenaga kerja, membuat upah menurun dan mengurangi perekrutan,” jelasnya.
“Pada kasus yang ekstrem, beberapa pekerjaan mungkin akan menghilang,” ungkap Georgieva menambahkan.
Pembuat kebijakan diminta bersiap dengan risiko AI. Termasuk juga meminta mengadakan program pelatihan bagi mereka yang rentan terkena dampak perkembangan teknologi tersebut.
“Menerapkan jaring pengaman social dan menawarkan program pelatihan untuk pekerja yang rentan.” jelasnya.
Dampak AI juga pernah diungkapkan Goldman Sachs. Dalam laporan bulan Maret 2023 lalu, sekitar 300 juta pekerjaan kemungkinan akan terganggu karena AI.
Sementara menurut wakil presiden LinkedIn Annesh Raman, AI akan mengurangi nilai pada keterampilan teknis. Keberadaannya akan membuat fokus tertuju pada soft skill. https://gitarisgila.com/
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor garam Indonesia pada 2023 mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam. Impor garam paling banyak dilakukan dari Australia, yakni dengan nilai US$ 106 juta.
Sementara India ada di urutan kedua dengan nilai US$ 25 juta. Selandia Baru menyusul dengan nilai impor US$ 2,3 juta, Jerman US$ 183 ribu, dan Thailand US$ 196 ribu, serta negara lainnya US$ 724 ribu.
Data pada 2023 itu menunjukkan nilai impor garam Indonesia yang terus melonjak selama beberapa tahun terakhir. Pada 2017, Indonesia mengimpor 2,5 juta ton garam dengan nilai US$83 juta. Garam-garam tersebut didatangkan dari Australia, India, Selandia Baru, hingga Thailand.
Berlanjut di 2018, jumlahnya naik menjadi 2,8 juta ton dengan nilai US$90,5 juta. Kemudian turun di 2019 menjadi 2,5 juta ton dengan nilai US$95,5 juta. Pada 2020 dan 2021 angkanya kembali naik yaitu 2,6 juta ton dan 2,8 juta ton dengan nilai masing-masing US$94,5 juta dan US$107,5 juta. Sedangkan pada 2022, angka impor garam Indonesia senilai US$ 124 juta.
Padahal, Presiden Joko Widodo meminta impor garam distop pada 2024. Lewat, Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang ditetapkan pada 27 Oktober 2022, Jokowi mau seluruh kebutuhan garam baik konsumsi maupun industri dipenuhi dari dalam negeri.
Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) pun merespons keinginan Jokowi. Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Miftahul Huda mengungkapkan pihaknya terus menggenjot produksi garam dalam negeri.
“Produksi garam lokal rata-rata 1,5 – 2 juta ton per tahun, dan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya,” ungkap Miftahul Huda. https://gondrongjabrik.com/
Jakarta, CNBC Indonesia –Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan konsumsi listrik pada tahun 2024 mencapai 1.408 kWh per kapita pada tahun 2024. Hal ini naik jika dibandingkan dengan realisasi konsumsi pada tahun 2023 yang mencapai 1.285 kWh per kapita.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa konsumsi listrik ditargetkan mencapai 1.408 kWh per kapita. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya menyiapkan pasokan listrik guna mengantisipasi kenaikan konsumsi masyarakat tersebut.
“Realisasi konsumsi listrik per kapita di tahun 2023 mencapai 1.285 kWh per kapita. Kita targetkan di tahun 2024 itu mencapai 1.408 kWh per kapita. Ini tentu saja kita prediksi dari tren demand dan juga untuk itu kita harus bisa menyiapkan pasokannya. Ini yang perlu kita antisipasi,” ujar Arifin pada Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024, di kutip Selasa (16/1/2024).
“Pemerintah juga sedang berupaya untuk dapat mengoptimalkan transmisi listrik di dalam negeri sehingga bisa mengefisiensikan operasi-operasi dari pembangkit-pembangkit, dan menghasilkan cost BPP yang lebih murah. Nah tentu saja ini akan bisa memberikan dampak pengurangan terhadap subsidi listrik,” pungkas Arifin.
Sejalan dengan konsumsi yang meningkat, subsidi di sektor energi ikut naik. Kementerian ESDM menetapkan target subsidi energi baik baik Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan kelistrikan pada tahun 2024 ini mencapai Rp 186,9 triliun. Angka itu tentunya lebih tinggi dari realisasi subsidi energi pada tahun 2023 yang mencapai Rp 159,6 triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif merinci, bahwa nilai subsidi energi khususnya untuk BBM dan LPG pada tahun 2024 tembus Rp 113,3 triliun, sementara untuk subsidi listrik mencapai Rp 73,6 triliun. https://kamusgakjelas.com/
At a press briefing in Tel Aviv on Tuesday – after a day of meetings with Israeli leaders – US Secretary of State Antony Blinken was surprisingly upbeat.
Answering a question about the future of Gaza, he said he had just delivered a “new” and “very powerful” message to the Israelis – one that would end the cycle of violence in the Middle East once and for all.
Blinken had spent the past four days travelling around the Middle East, with three objectives – persuading Israel to wind down its offensive, reducing tensions in the region, and easing the humanitarian crisis in Gaza.
As he concluded a trip which also took in Turkey, Jordan, Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain and Egypt, US-led air strikes were launched at Houthis in Yemen. While Blinken flew back across the Atlantic, the attacks will have left him wondering how his second objective can be met.
But the news conference in Tel Aviv days before hinted at the possibility of progress on what lies ahead.
ADVERTISEMENT
Image caption,Blinken has been accompanied by a heavy military escort while travelling around the Middle East
Here was the offer: The Arab leaders would support regional integration, including normalised relations with Israel, in exchange for an end to the Gaza War, and Israel’s acceptance of a “clear path” to Palestinian political rights and a unified Palestinian state, comprising the West Bank and Gaza.
The plan, Blinken says, would have the additional benefit of isolating Iran and reducing what he said was its malign efforts to destablise the region through proxy actors like Hezbollah, Hamas and the Houthi movement.
The US secretary has acknowledged that adopting the American proposal would require some hard choices on the part of the Israelis, but he insisted that the promise of a durable regional peace was worth the effort.
“The other path,” Blinken said, “is to continue to see the terrorism, the nihilism, the destruction by Hamas, by the Houthis, by Hezbollah, all backed by Iran.”
A senior US State Department official, speaking on background, was even more blunt – Israel ultimately doesn’t have a choice.
At some point, the official told me, Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Israelis would have to face the reality that if they don’t make concessions to their Arab neighbours, they will be left dealing with the chaos and devastation they created in Gaza on their own.
The Arabs simply will not fund yet another rebuild, and no-one – including the Americans – has any interest in participating in the kind of multinational peacekeeping force that Israeli Defence Minister Yoav Gallant suggested last week.
“Other Arab countries will not contribute to the reconstruction of Gaza unless it is part of a bigger political settlement,” says Kim Ghattas, a Lebanon-based Middle East expert and author of Black Wave, a book on the Saudi-Iran rivalry. “Netanyahu doesn’t seem to have grasped that yet.”
Image caption,Demonstrators in Yemen have been gathering in support of Gaza since the conflict escalated in October
This, in essence, has become the American strategy for the Gaza War endgame. The carrot for the Israelis is normalisation and regional stability. The stick? Well, the stick is that there are no other carrots out there. Just a lot of bad options.
The stick certainly isn’t the threat of terminating, or even placing conditions on, US aid to the Israelis, which American officials, from President Joe Biden on down, have routinely ruled out.
There are other components to the American plan, including pressuring the Palestinian Authority to enact political and judicial reforms – addressing corruption, increasing transparency and loosening media restrictions – that would position it to govern a unified Palestinian state.
On Wednesday, Blinken’s armoured motorcade rolled from Tel Aviv to Ramallah in the West Bank for a closed-door meeting with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas – talks, the US secretary said, that resulted in a commitment to enact meaningful change.
Dov Waxman, a professor of Israel studies at UCLA, is not certain such a commitment is solid, however.
“Since the Palestinian Authority is now widely perceived by Palestinians to be illegitimate, it makes it very hard for its officials, including Abbas himself, to support democratising because doing so would jeopardise their own rule and even the Authority’s continued existence,” he said.
If Blinken’s trip was heavy on discussion of a seemingly distant future of regional peace, it was short on concrete details about how to get to that point. Israel, at least so far, has shown few signs of winding down its Gaza campaign – an essential first step before any grand American-brokered deal can begin to take shape.
“The Biden administration is somehow still hoping it can put this on the table as an end goal to work towards, using the normalisation talks as lever or momentum, including to convince the Israelis to get on board the process,” says Ghattas. “That’s all fine in theory, but in practice it’s going to be very hard.”
While the Americans have said Israel is on the verge of lowering the tempo of its campaign, in the south of Gaza, around the town of Khan Younis, Israel’s efforts have been intensifying of late.
Blinken did announce on Tuesday night that the Americans and Israelis had reached an agreement to allow a UN-led “assessment mission” to enter the northern part of the Gaza Strip to determine when Palestinian civilians can return to their homes.
The plan was light on details, however, and the assessment is almost certain to be bleak. Blinken acknowledged that the effort won’t achieve results “overnight”. Much of Gaza City has been reduced to rubble, unexploded ordnance is a concern, and public services are limited at best.
Image caption,At least 1.9 million people in Gaza, or 85% of the population, have been displaced according to the UN
In fact, Gaza as a whole is teetering on the brink of a humanitarian abyss.
Early in the trip, Blinken visited a World Food Programme warehouse in Amman, Jordan, that serves as a depot for aid to Gaza. Before his arrival, Sheri Ritsema-Anderson, UN resident coordinator at UN Jordan, painted a dire picture of the situation for Palestinian civilians.
“In the last 15 years that I’ve been in the Middle East, I’ve not seen a situation like this,” she told me. “This is catastrophic.”
It’s not just food, she added. Power stations and wastewater facilities need fuel. Hospitals need supplies and equipment. The number of aid trucks entering Gaza, through circuitous routes from Jordan and elsewhere, are not nearly enough.
Talking to reporters in Cairo before departing the region on Thursday, Blinken bristled at the suggestion that the Americans have been too focused on long-term planning instead of the more pressing humanitarian concerns.
“We’re very focused on this,” he said. “It is vital that as long as this is going on, every effort is be made to make sure that civilians who are caught in the crossfire of Hamas’s making don’t continue to suffer.”
The numbers are what they are, however. The conflict has resulted in the death of more than 23,000 Palestinian civilians so far, according to the Hamas-run health ministry in Gaza. And American – and Blinken’s – attention is stretched thin, as was clearly demonstrated during his Middle East tour.
Houthi rebel attacks on commercial shipping have virtually shut down the Red Sea. The clashes between Israeli and Hezbollah along the Israel-Lebanon border appear to be intensifying. US forces in Syria and Iraq are under attack by Iran-backed militias.
The situation was fraught when Blinken arrived in the region on Friday 5 January. It remains so as he concluded his fourth solo trip here since the war began.
There is sure to be a fifth trip soon enough. And many more.
“I think the Biden administration is desperately trying to do some damage-control over its continued support for the war and opposition to an immediate ceasefire,” UCLA’s Waxman said.
The White House, he said, wants to assure Arab allies – and domestic critics within Biden’s Democratic Party – that they understand Palestinian grievances and aren’t giving Israel a green light for unconstrained warfare.
With this latest seven-day, 10-stop diplomatic effort, the Americans appear determined to prove they are inexhaustable, if nothing else. And they seemed convinced that the effort, even if it appears to be short on results at the moment, is proof of continuing American power and influence.
“The path is clearly there,” Blinken said of a way to regional peace. “It’s possible. We can see it.”
A journey of a thousand miles begins with a single step, as the saying goes. But the American secretary on this trip spent considerably more time talking about where the path ends than how it might start.https://blejermot.com/
