tehopeng

Jakarta, CNBC Indonesia – Tiga calon wakil presiden (cawapres) akan saling adu gagasan dalam debat pada Minggu (21/1/2024). Debat kali ini akan membahas tema yang erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat luas termasuk masyarakat desa yang akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC).

Tema untuk debat kedua cawapres ini adalah Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat capres-cawapres berlangsung selama 150 menit. Dengan pembagian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk iklan.

Terdapat enam segmen dalam setiap debat capres maupun cawapres. Rinciannya, segmen pertama berisi pembukaan, pembacaan tata tertib, serta penyampaian visi-misi dan program kerja.

Segmen kedua berisi pendalaman visi-misi dan program kerja. Segmen ketiga pendalaman visi-misi dan program kerja yang dilakukan moderator. Dilanjutkan segmen keempat dan kelima yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab dan sanggahan. Kemudian ditutup dengan segmen keenam yang merupakan penutup.

Masyarakat Adat dan Pembangunan

Salah satu topik pembahasan yang penting yang perlu dibahas yakni perihal masyarakat adat dan desa. Dalam isu pembangunan, masyarakat adat ataupun tanah adat kerap terlibat dalam konflik. Salah satu contohnya yaitu isu Wadas yang terjadi di Jawa Tengah. Contoh lainnya adalah kasus Rempang.

Pada dasarnya, konflik Wadas terjadi pasca terjadi penolakan warga terkait rencana proyek pertambangan batu andesit dan bendungan oleh pemerintah.

Kericuhan terjadi saat proses pengukuran lahan warga yang digunakan untuk tambang batuan andesit untuk material Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Berbagai pihak pun menyoroti tindakan represif yang dilakukan aparat.

Puncaknya terjadi di saat lebih dari 60 orang sempat diamankan polisi ketika kericuhan terjadi. Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih (SP Kinasih) yang juga menjadi pendamping warga Wadas penolak tambang menyebut dari puluhan orang itu ada 13 anak di bawah umur yang turut diamankan.

SP Kinasih menyebut anak-anak yang ditangkap itu berusia sekitar 15-17 tahun. Dia menyebut kondisi itu memunculkan ketakutan terhadap anak-anak lain yang berusia sebaya.

Menanggapi kasus tersebut, ahli hukum pertambangan, Ahmad Redi mengatakan bahwa tindakan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melepas izin pertambangan batuan di Desa Wadas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Ahmad menilai pengambilan materiil tambang, dalam hal ini batuan andesit, memerlukan perizinan yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal itu mengingat wilayah tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP).

Ia menilai dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d PP No. 96/2021, batuan andesit masuk ke dalam komoditas batuan. Artinya, pengusahaannya baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri tetap memerlukan perizinan sektor mineral dan batu bara (minerba).

Sementara Kementerian ESDM mengatakan hal sebaliknya bahwa pertambangan batuan andesit yang ada di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah itu tidak memerlukan IUP.

Alasannya, karena pertambangan batuan andesit itu digunakan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Seiring berjalannya waktu, konflik yang terjadi di Wadas pada akhirnya tuntas setelah warga Wadas akhirnya menyepakati pembebasan lahan tambang batu andesit, untuk material pembangunan Bendungan Bener. Mufakat diambil dalam musyawarah warga pemilik lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis (31/8/2023).

Kasus Wadas ini terjadi dii era Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Dalam beberapa kesempatan, capres dari PDI-Perjuangan tersebut juga kerap ditanya mengenai Wadas.
Kasus Wadas bisa saja dimunculkan dalam debat oleh salah satu cawapres. 

Ganjar berulang kali menegaskan jika kasus Wadas sudah diselesaikan dengan baik-baik.  Capres nomor urut 3 tersebut juga mendapat catatan positif dari Komisi III DPR RI terkait kasus di Desa Wadas. Komisi III menilai Ganjar merencanakan dengan baik sehingga prosesnya juga berjalan lancar.

Sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo yang dulu kontra tambang kini berbalik mendukung. Pembayaran ganti rugi pada warga pemilik lahan terdampak telah mencapai 92%.

Pencairan tahap II dilakukan di Balai desa Wadas, untuk 194 bidang tanah, Jumat (4/11/2022). Dengan demikian, sudah 576 bidang lahan yang dibebaskan atau mencakup 92%. Sisa bidang yang masih belum dilepas, nantinya akan terus dilakukan pendekatan dan sosialisasi.

Kasus Rempang, Batam

Awal mula terjadinya bentrokan di Rempang yakni akibat warga yang menolak lahannya digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Perusahaan itu pun telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa sekitar US$11,5 miliar di taman tersebut dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China.

Sebagai informasi, Rempong Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun 2023 sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080 serta diperkirakan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang.

Kehadiran Rempong Eco City membuat pemerintah mengharuskan warga untuk pindah atau relokasi dari wilayah yang terdampak pembangunan sambil memberikan lahan baru dan rumah.

Penolakan warga atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu pecah jadi bentrokan dengan aparat gabungan pada 7 September 2023. Mereka menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam.

Polisi menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tidak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin.

Untuk diketahui, pemerintah mengklaim mayoritas warga tidak memiliki sertifikat atau surat bukti yang menunjukkan penguasaan lahan di Pulau Rempang. Selain itu, bentrokan juga pemerintah anggap melibatkan orang-orang di luar masyarakat Rempang yang tak terdampak relokasi.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan secara rinci kronologi bentrokan yang pecah di pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terjadi akibat ada kesalahan komunikasi antara warga dan beberapa pihak terakit.

Listyo memaparkan, kegiatan sosialisasi sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa waktu sebelum. Akan tetapi tidak semua masyarakat ternyata paham, sehingga ketika dilakukan pengukuran lahan, muncul protes dari warga.

Listyo klaim situasi tersebut tasinya sudah ditangani dengan baik. Hanya saja beberapa hari setelahnya ada aksi di depan kantor BP Batam dan disusul aksi penyerangan. “Ada peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP batam perkantoran yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong, terjadi juga penyerangan terhadap anggota pada saat itu kita hanya bertahan,” ujarnya.

Beberapa personil kepolisian terluka. Tindakan yang ditempuh kemudian adalah mengamankan pelaku penyerangan yang berjumlah 43 orang.

Percepatan PSN Dinilai Rawan Konflik

Organisasi Lingkungan Hidup, Walhi menilai Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang disebut sebagai upaya pemulihan ekonomi ini condong pembangunan ekstraktif dan infrastruktur. Kondisi ini memicu kerawanan terjadi konflik lahan dan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan hidup.

Pada 17 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 dan Perpres Nomor 86/2018.

Merujuk pada Mongabay.co.id, Walhi menilai bahwa regulasi tersebut tidak menunjukkan perlindungan lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Kebijakan pembangunan yang diambil, katanya, berjalan terburu-buru, tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Apalagi, dengan Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang proyek yang ‘dianggap strategis’ dipercepat dan diloloskan dengan segala konsekuensi.

PSN yang berbasis lahan, infrastruktur, bandara, pembangkit listrik, jalan raya, kawasan industri, maupun kawasan ekonomi khusus dianggap berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Sayangnya, regulasi ini tak memiliki upaya penyelesaian konflik dampak PSN yang terjadi sebelumnya. Selain itu, katanya, tidak ada mekanisme komplain secara adil dan setara hingga seringkali menyebabkan hak masyarakat terabaikan. https://curanmai.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengaku mendengar kabar Sri Mulyani Indrawati secara moral siap untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Keuangan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur,” kata Faisal dalam acara Political Economic Outlook yang digelar PROGRESIF, seperti dikutip Selasa (16/1/2024).

Selain Sri Mulyani, Faisal mengatakan Basuki Hadimuljono juga sudah siap untuk meninggalkan kursi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabinet Indonesia Maju. Selain itu ada beberapa menteri lain yang ia tak sebutkan namanya.

Faisal mengungkapkan, para jajaran menteri yang siap mundur itu tengah menunggu momentum yang pas untuk mengundurkan diri. Proses pengunduran diri menteri itu menurutnya juga pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Soeharto.

“Mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 12 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (era Kabinet Reformasi Pembangunan 1998),” ucap Faisal.

Faisal pun menyerukan kepada publik untuk sama-sama membujuk para menteri yang siap mundur itu segera mengeksekusi rencananya. Menurutnya, alasan mereka juga sebetulnya tak salah karena Presiden Jokowi berpihak pada Pilpres 2024 kepada salah satu calon saja.

“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat,” tegas Faisal. https://blejermot.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Posisi Samsung sebagai raja HP global harus bergeser ke urutan kedua. Apple mencatat sejarah baru karena berhasil merebut posisi pertama, menurut laporan terbaru dari firma riset IDC.

Sebagai informasi, Samsung mengamankan posisi sebagai raja HP dunia selama satu dekade terakhir. Nama Samsung tak ada di urutan pertama pada 2010 dan kini di 2024.

Laporan terbaru IDC mengumbar angka penjualan unit smartphone dan market share sepanjang 2023. Apple berhasil menjual 234,6 juta unit smartphone dengan market share 20,1$. Peningkatannya 3,7% secara tahun-ke-tahun (yoy).

Hal ini menunjukkan resistensi Apple yang kokoh, sebab raksasa Cupertino itu tengah menghadapi masalah bertubi-tubi. Penjualan iPhone 15 di China yang merupakan pasar HP terbesar di dunia dilaporkan lesu akibat kompetisi dengan pemain lokal seperti Huawei dan Xiaomi.

Sementara itu, Samsung ‘hanya’ menjual 226,6 juta unit smartphone sepanjang 2023 dengan market share 19,4%. Angka itu menurun 13,6% dibandingkan tahun 2022.

Di urutan ke-3 hingga ke-5 secara berurutan adalah Xiaomi, Oppo, dan Transsion (Infinix, Tecno, Itel)

Secara total, lebih dari 1,1 miliar unit HP terjual sepanjang 2023. Angka itu masih turun 3,2% dibandingkan 2022 yang lebih dari 1,2 miliar.

Perusahaan	2023 (Juta Unit)	2023 Market Share	2022 (Juta Unit)	2022 Market Share	2023/2022 Pertumbuhan
1. Apple	234.6	20.10%	226.3	18.80%	3.70%
2. Samsung	226.6	19.40%	262.2	21.70%	-13.60%
3. Xiaomi	145.9	12.50%	153.2	12.70%	-4.70%
4. OPPO	103.1	8.80%	114.4	9.50%	-9.90%
5. Transsion	94.9	8.10%	72.6	6.00%	30.80%
Lainnya	361.8	31.00%	377.2	31.30%	-4.10%
TOTAL	1,166.90	100.00%	1,205.90	100.00%	-3%

Jika dilihat dari performa di Q4 2023 saja, Apple masih bertengger di posisi pertama dengan penjualan 80,5 juta unit HP dalam periode 3 bulan terakhir di pengujung tahun. Pertumbuhannya 11,6% dibandingkan periode serupa di 2022.

Secara berurutan, Samsung dan Xiaomi juga di posisi ke-2 dan ke-3. Namun, tak ada nama Oppo bertengger di ‘Top 5’ jika dilihat data Q4 2023. Di posisi ke-4 ada Transsion dan posisi ke-5 vivo.

Jika dilihat hanya di Q4 2023 saja, penjualan HP tumbuh positif sebesar 8,5% yoy. Total unit HP yang dikapalkan sebanyak 326,1 juta. https://asiafyas.com/

Perusahaan	4Q23 (Juta Unit)	4Q23 Market Share	4Q22 (Juta Unit)	4Q22 Market Share	4Q23/4Q22 Pertumbuhan
1. Apple	80.5	24.70%	72.1	24.00%	11.60%
2. Samsung	53	16.30%	59.5	19.80%	-10.90%
3. Xiaomi	40.7	12.50%	33.2	11.00%	22.70%
4. Transsion	28.2	8.60%	16.7	5.60%	68.60%
5. vivo	24.1	7.40%	22.9	7.60%	5.10%
Lainnya	99.5	30.50%	96.1	32%	3.50%
TOTAL	326.1	100.00%	300.6	100.00%	8.50%

Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan digital transformation asal Vietnam FPT Information System (FPT IS).

Memorandum ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan bersinergi dalam pembangunan solusi Digital Transformation kelas dunia, yang didukung oleh solusi Cloud, Data, dan Artificial Intelligence (AI), guna menangkap peluang digital Indonesia yang terus berkembang.

Kedua perusahaan teknologi akan berkolaborasi guna mempersiapkan negara untuk tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai pengguna, tetapi juga melampaui peran konvensional sebagai pengguna teknologi, mengembangkan kapasitas dalam berkreasi dan berinovasi.

MoU tersebut merinci bahwa fokus kerjasama berada pada pengembangan dan penerapan solusi digital transformation berbasis teknologi terdepan seperti Cloud Computing, Data, dan Artificial Intelligence.

Presiden Direktur MTDL Susanto Djaja mengatakan pihaknya dan FPT IS akan sama-sama mempromosikan aplikasi berbasis AI guna meningkatkan produktivitas dan mempercepat kemajuan menuju pencapaian tujuan ‘Visi Indonesia 2045’. Menurutnya, itu sejalan dengan komitmen mendorong teknologi sebagai mesin pertumbuhan dan mercusuar bagi pembangunan ekonomi digital berkelanjutan Indonesia.

“Kita dapat melihat dengan jelas bahwa ekonomi digital Indonesia menawarkan banyak peluang dan prospek, dengan proyeksi mencapai USD 1,5 triliun, menyumbang 14% dari PDB. Terutama, infrastruktur Cloud dan peluang terkait Artificial Intelligence diharapkan akan berlipat ganda setiap lima tahun,” kata Susanto dalam keterangan resminya, Selasa (16/2/2024).

Kolaborasi ini berpotensi melibatkan berbagai area kritis, di antaranya pengembangan pasar untuk aplikasi dan solusi digital transformation yang disesuaikan dengan wilayah Indonesia, bertujuan untuk transformasi hijau dan akselerasi digital. Kemudian, inisiatif pendidikan akan difokuskan pada pengembangan bakat profesional, khususnya pada bidang data science, machine learning, dan pemrograman Artificial Intelligence.

Selanjutnya, pembentukan platform infrastruktur Artificial Intelligence yang tangguh akan mencakup teknologi Cloud dan GPU. Lalu, pembuatan model Machine Learning dan aplikasi Artificial Intelligence yang inovatif. https://buerinas.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengklaim rumput laut bisa gantikan BBM. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah acara saat menjawab pertanyaan mengenai pengembangan komoditas.

Dia menjawab jika rumput laut bisa menggantikan apapun. Termasuk untuk menjadi bahan bakar.

“Rumput laut itu bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk, rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut,” jelas Prabowo.

Ternyata hal itu bisa dilakukan. Ini diungkap oleh Scientific Director of the Engineering and Technology, Institute Groningen, Belanda, Hero Jan Heeres.

Mengutip laman resmi ITB, dia menjelaskan biomassa khususnya rumput laut merah dapat jadi solusi untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan bahan bakar fosil termasuk BBM. Rumput laut merah sendiri memiliki berbagai keuntungan.

Misalnya bisa tumbuh di berbagai lingkungan, seperti air tawar, air asin, dan air limbah perkotaan. Tumbuhnya juga relatif cepat dan bisa dipanen dalam waktu enam minggu.

Kandungan karbohidrat rumput laut mencapai 84% dan tidak mengandung lignin yang membuatnya mudah diuraikan. Selain itu juga memiliki senyawa yang penting untuk industri pangan serta farmasi.

“Rumput laut merah mengandung senyawa carrageenan dan agarose,” kata Heeres dikutip Selasa (16/1/2024).

Carrageenan digunakan untuk sejumlah produk makanan dan minuman. Sementara agarose untuk membentuk gel dalam teknik pemisahan biomolekul seperti elektroforesis.

Rumput laut merah ini yang bisa diubah menjadi bahan kimia berbasis bio. Yakni dengan pendekatan kinetik galaktosa (GAL) dan 3,6-anhidro-D-galaktosa (D-AHG).

Organisme itu bisa diolah menjadi senyawa kimia esensial seperti 5-Hidroksimetilfurfural (HMF) dan asam levulinat (LA). Selain untuk bahan bakar, keduanya bisa menjadi bahan baku untuk plastik atau pelarut. https://nanasapel.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan perubahan konstitusi untuk mengidentifikasi Korea Selatan sebagai “negara musuh nomor satu”, mengakhiri komitmen rezim tersebut untuk menyatukan Semenanjung Korea.

Dalam pidatonya di hadapan majelis rakyat tertinggi – parlemen Korea Utara – Kim mengatakan dia tidak lagi percaya bahwa unifikasi dapat dilakukan dan menuduh Korea Selatan berusaha mendorong perubahan rezim dan mendorong unifikasi secara sembunyi-sembunyi.

Tanda lain dari memburuknya hubungan antara kedua Korea, yang mengakhiri perang mereka pada tahun 1950-1953 dengan gencatan senjata tetapi bukan perjanjian damai.

“Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami tidak mempunyai niat untuk menghindarinya,” katanya, dilansir The Guardian, Selasa (16/1/2024).

Kantor berita pemerintah KCNA mengatakan pada Selasa bahwa Korea Utara akan menutup tiga lembaga yang mengawasi unifikasi dan pariwisata antar-Korea: Komite Reunifikasi Damai, Biro Kerjasama Ekonomi Nasional dan Administrasi Pariwisata Internasional Mount Kumgang.

“Dua negara yang paling bermusuhan, yang sedang berperang, kini berada dalam konfrontasi akut di semenanjung Korea,” sebuah keputusan yang diadopsi oleh majelis tersebut, menurut KCNA.

“Reunifikasi Korea tidak akan pernah bisa dicapai dengan Republik Korea”, nama resmi Korea Selatan.

Komentar Kim langsung mendapat kecaman dari presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang menuduh Pyongyang “anti-nasional” dengan menyebut Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.

Yoon juga mengecam peluncuran rudal dan latihan tembak Korea Utara baru-baru ini di dekat perbatasan laut kedua negara yang tegang, dan memperingatkan bahwa provokasi akan mengundang pembalasan dalam “skala yang berlipat ganda.”

Pidato Kim menandai penyimpangan dari kebijakan resmi selama beberapa dekade yang memandang rekonsiliasi dan unifikasi sebagai tujuan akhir, meskipun ketegangan di semenanjung sering meningkat.

Beberapa analis percaya bahwa dengan mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai musuh terbesarnya, Korea Utara mungkin berupaya untuk membenarkan penggunaan senjata nuklir dalam perang di masa depan.

Kim mengatakan perang akan “menghancurkan” Korea Selatan dan menimbulkan kekalahan yang “tak terbayangkan” terhadap sekutu terbesarnya, AS, yang memiliki hampir 30.000 tentara yang ditempatkan di negara tersebut.

“Jika terjadi perang di Semenanjung Korea, saya pikir penting juga untuk merenungkan masalah pendudukan, penindasan, dan reklamasi sepenuhnya [Korea Selatan] dan memasukkannya ke dalam wilayah Republik kita,” kata Kim.

Memburuknya hubungan lintas batas baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat Korea.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan minggu lalu mengenai proyek 38 North yang berbasis di AS, mantan pejabat Departemen Luar Negeri Robert Carlin dan ilmuwan nuklir Siegfried Hecker mengatakan situasi di semenanjung Korea “lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi sejak awal Juni 1950”, sesaat sebelum dimulainya perang Korea.

“Itu mungkin terdengar terlalu dramatis, tapi kami yakin, seperti kakeknya [Kim Il Sung] pada tahun 1950, Kim Jong Un telah membuat keputusan strategis untuk berperang.

“Kami tidak tahu kapan atau bagaimana Kim berencana melakukan aksinya, namun bahayanya sudah jauh melampaui peringatan rutin di Washington, Seoul, dan Tokyo mengenai ‘provokasi’ Pyongyang.”

Pada pertemuan Partai Pekerja yang berkuasa akhir tahun lalu, Kim Jong Un menggambarkan Korea Utara dan Selatan sebagai “dua negara yang saling bermusuhan,” kata kantor berita Yonhap. https://bolalampupetak.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau kepada pemerintah daerah menunggu hasil keputusan uji materiil Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan tarif pajak hiburan khusus yang sebesar 40-75%.

Sambil menunggu keputusan uji materiil terhadap aturan tarif yang ada di Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) itu, Sandiaga berharap pemerintah daerah mendiskusikan besaran tarif pajak hiburan dengan industri yang terdampak sambil mendorong mereka memanfaatkan insentif fiskal dan non fiskal yang disediakan pemerintah.

“Sehingga mungkin ada pajak 40%, tapi ada insentif lain yang diberikan, ini solusi yang kita harapkan untuk dimungkinkan dalam proses diskursus ini,” kata Sandiaga di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dikutip Selasa (16/1/2024).

Selain mendorong pemanfaatan insentif fiskal dan non fiskal, pemerintah daerah juga bisa mengurangi beban bisnis industri yang terdampak tarif itu, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Beban biaya yang menurutnya kerap muncul dan bisa ditekan dengan adanya kenaikan tarif pajak hiburan yang tergolong objek Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) itu di antaranya biaya keamanan, biaya perizinan, hingga biaya lain yang ia sebut sebagai biaya preman.

“Karena mereka juga ada biaya yang memberatkan. Biaya keamanan, perizinan biaya-biaya lain yang bisa kita offset dengan insentif atau dengan regulasi yang secara keseluruhan tidak membebani apa yang mendapat catatan di pembukuan mereka,” ucap Sandiaga.

Dalam UU HKPD memang ada beberapa ketentuan terhadap pemda supaya menyediakan insentif fiskal bagi para pelaku usaha, selain penetapan tarif pajak hiburan yang kini banyak diprotes pengusaha terdampak. Termasuk protes yang dilayangkan pengacara kondang Hotman Paris dan pedangdut kenamaan Inul Daratista yang punya bisnis karaoke Inul Vizta.

Dalam Pasal 101 UU HKPD disebutkan bahwa gubernur atau bupati, maupun walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

Insentif fiskal itu dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau bahkan penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan sanksinya.

Insentif fiskal ini dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal ini hanya tinggal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskalnya pun tinggal ditetapkan dengan Perkada. https://tanyakanpada.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Ombudsman RI memaparkan hasil pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kementan). RIPH menjadi acuan yang akan digunakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih.

Pemeriksaan dilakukan setelah adanya aduan pelapor yang mengaku tak mendapat izin impor. Setelah ditelusuri, ternyata ada persoalan di hulu, yaitu menyangkut kebijakan RIPH dan wajib tanam bawang putih bagi importir.

“Ombudsman RI kemudian memantau perkembangan di lapangan terkait dengan penerbitan RIPH dan wajib tanam,” kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

“Awal Januari 2024 ini, Ombudsman RI menerima konsultasi dan laporan informasi dari beberapa importir pemohon pelayanan publik RIPH terkait sulitnya mengakses website permohonan RIPH Online. Di mana pada jam kerja server diduga mengalami down. Namun pada jam-jam di luar jam kerja, website tersebut dapat diakses terbatas. Sehingga terkesan adanya buka-tutup permohonan RIPH Online,” paparnya.

Yeka mengatakan, dari hasil pemeriksaan kali ini ditemukan adanya kaitan erat dan relevan dengan aduan maladministrasi dalam Penerbitan SPI bawang putih di lingkungan Kemendag. Di mana ada persoalan terkait persyaratan komitmen wajib tanam dalam penerbitan RIPH sebagai salah satu syarat penerbitan SPI bawang putih.

Di sisi lain, tambahnya, Ombudsman RI sebelumnya telah memeriksa Direktur Jenderal Hortikultura Kementan dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementan pada tanggal 17 November 2023 lalu, dengan substansi ketentuan dan permasalahan umum yang dihadapi dalam penerbitan RIPH dan wajib tanam.

“Berdasarkan keterangan pelapor dan hasil pemantauan lapangan beserta data-data pendukung, Ombudsman RI mengidentifikasi gejala permasalahan pelayanan publik dalam penerbitan dan pengawasan RIPH komoditas bawang putih. Pertama, adanya pemberian dana biaya tanam bawang putih dari importir yang jauh dari kebutuhan petani. Misalnya di daerah Temanggung kebutuhan biaya tanam bawang putih per hektar per musim tanam sebesar Rp70 juta, namun banyak importir yang hanya memberikan dana biaya tanam bawang putih kepada petani pelaksana wajib tanam bawang putih sebesar Rp15 juta sampai Rp20 juta rupiah,” ungkapnya.

Hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan, seperti petani harus menanggung sisa biaya tanam sebagai tujuan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk bawang putih lokal. “Jadi, dampaknya petani harus memenuhi sisanya, kalau mampu, kalau tidak mampu maka potensi gagalnya wajib tanam itu besar sekali,” lanjut dia.

Kedua, tambahnya, adanya ketidaksesuaian antara komitmen wajib tanam dan realisasi wajib tanam bawang putih.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian. Terus adanya anggota fiktif pada kelompok tani pelaksana wajib tanam bawang putih, dan yang berikutnya adalah komitmen wajib tanam bawang putih tidak dilaksanakan oleh importir penerima bawang putih,” kata Yeka.

Ketiga, juga ada dugaan pungutan liar dalam penelitian RIPH bawang putih, nilainya bervariasi.

“Ya silahkan ini disangkal juga nggak apa-apa, fokus Ombudsman juga bukan di situ, karena kalau sudah seperti itu ranahnya penegakan hukum,” ujarnya.

Keempat, penerbitan RIPH bawang putih melebihi rencana impor bawang putih.

“Jadi penerbitan RIPH bawang putih itu ternyata melebihi dari rencana impor bawang putih yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Rakortas. Misalnya tahun 2023 itu ditetapkan 560.000 ton, namun sepanjang tahun 2023 kemarin jumlah bawang putih yang diimpor 1,2 juta ton. Hampir dua kali lipatnya. Ya memang tidak harus sama, tetapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan perebutan dan SPI pelaku usaha rugi, apalagi tadi sudah memberikan setoran tetapi ternyata tidak dapat SPI-nya, ini kan pelayanannya menjadi buruk,” tukasnya.

“Empat poin itu lah yang menjadi temuan dari Ombudsman ihwal dugaan adanya maladministrasi RIPH dan wajib tanam bawang putih di lingkungan Kementan. Beberapa temuan itu lah yang akan kami periksa nanti di dalam membuktikan apakah tata kelola RIPH dan wajib tanam itu sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkas Yeka. https://akuitwet.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Kota Bogor akan mempercepat proyek pembangunan trem. Peraturan Wali Kota (Perwali) sedang disiapkan dengan menugaskan PTP atau Perumda Trans Pakuan untuk membangun proyek tersebut.

“Pertama Pemkot Bogor sedang mempersiapkan Perwali (Peraturan Wali Kota) tentang penugasan kepada PTP (Perumda Trans Pakuan) yang nantinya kami berikan tugas, untuk memfinalisasi hasil feasibility studies (FS) yang sudah dilakukan berbagai pihak,” ungkap Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

Nantinya, trem Kota Bogor akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Pemerintah Pusat tengah menyiapkan perpanjangan rute LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti Cibubur menuju kawasan Baranangsiang Bogor.

“Langkah berikutnya kami akan menyelaraskan percepatan pembangunan LRT ke Kota Bogor, sesuai yang disampaikan Presiden di beberapa forum. Persiapan Kota Bogor adalah mengintegrasikan moda transportasi yang jadi proyek strategis nasional itu kita integrasikan dengan trem,” imbuhnya.

Lantas rute mana saja yang dilayani trem Kota Bogor nantinya? Pemkot Bogor sebelumnya sudah menunjuk Colas Rail dari Prancis untuk membuat FS proyek trem Kota Bogor.

Ada 4 koridor trem yang nantinya dibangun di Kota Bogor. Koridor trem pertama akan dibangun sejauh 7,1 km mulai dari kawasan Baranangsiang, Jalan Otista, Jalan Ir H Juanda, Jalan Kapten Muslihat, Alun-alun Bogor atau Taman Ade Irma Suryani, Sawojajar, kembali lagi ke Sempur, dan berakhir di Baranangsiang. Sementara itu ada 8 halte yang akan dibangun yaitu Halte Jalan Suryakencana, Halte Bogor Trade Mall (BTM), Halte Jalan Paledang, Halte Alun-Alun Bogor, Halte Sempur, Halte Lippo Kebun Raya Bogor, Halte Rumah Sakit PMI, dan Halte Baranangsiang.

Sedangkan untuk Koridor 2 akan menghubungkan Warung Jambu dan daerah Pengadilan dengan total 10 halte. Di Koridor 3, menghubungkan Warung Jambu dan Lippo Plaza dengan total 12 halte. Lalu terakhir Koridor 4 akan menghubungkan Terminal Baranangsiang dan Plaza Ekalokasari dengan total 12 halte.

Dengan adanya trem, maka fasilitas transportasi menuju Kota Bogor lengkap. Nantinya menuju Kota Bogor memiliki beragam fasilitas transportasi mulai dari LRT Jabodebek, Trans Pakuan, hingga KRL Commuter Line.

“Pemerintah pusat udah bangun double track Paledang-Sukabumi, tentu pergerakan masyarakat ini harus dipertimbangkan gak mungkin di kotanya berantakan. Makanya antara Baranangsiang, Paledang, Stasiun Bogor dan titik keramaian lain, harus diintegrasikan,” tutup Dedie. https://sayurkole.com/

Jakarta, CNCB Indonesia – Belajar dari tahun lalu, banyak masyarakat Indonesia yang tertipu investasi bodong. Dalam penelusuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu kasus besar menelan kerugian hingga lebih dari Rp 400 miliar. 

Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan alasan utama mengapa ramai masyarakat Indonesia bisa tertipu investasi bodong.

Sosok yang akrab dipanggil Kiki tersebut menyebut ketamakan menjadi alasan kenapa banyak sekali orang RI yang tertipu. Hal ini semakin diperparah dengan aksi pamer harta yang dilakukan oleh para crazy rich gadungan untuk memikat para korban.

Doni Salmanan yang sempat dikenal sebagai crazy rich Bandung diketahui telah menipu masyarakat dengan kerugian lebih dari Rp 400 miliar di dua platform investasi bodong binary option. Diketahui 144 korban tertipu di Binomo dengan kerugian Rp 83,3 miliar, sementara di platform lainnya Quotex kerugian yang dialami korban mencapai Rp 352 miliar.

“Karena greedy, kadang [masyarakat] ditawari sesuatu yang terlalu tinggi gak masuk akal itu [mau],” ungkap Kiki dalam gelaran CNBC Indonesia Investment Expo 2023, dikutip Selasa (16/1/2023).

Kiki memaparkan saat ini jumlah kerugian akibat investasi bodong ditaksir nyaris mencapai Rp 139 triliun. Angka tersebut setara dengan membangun 12.600 sekolah atau 504 rumah sakit atau 1.260 km jalan tol atau 3.200 km rel kereta api.

Saat ini OJK telah menghentikan 6.949 pinjaman online (pinjol) ilegal dan penipuan lain, dengan paling banyak terjadi tahun 2019.

Adapun Satgas Pasti menemukan 22 investasi ilegal, 337 pinjol ilegal, dan 288 iklan pinpri pada November 2023.

Kiki menilai, penyebab pinjol illegal dan pinpri masih tumbuh subur lantaran dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan. Namun sayangnya tidak dimbangi dengan literasi dasar-dasar produk atau layanan keuangan.

Sementara, literasi keuangan yang minim juga menyebabkan pengelolaan investasi dan keuangan pribadi masyarakat tidak terarah dengan benar. Sehingga tidak menyadari pentingnya memeriksa izin resmi dari Otoritas yang berwenang terkait penawaran produk/layanan keuangan sebelum berinvestasi.

“Literasi keuangan digital masyarakat belum memadai dalam menyikapi tawaran pinjol illegal khususnya terkait dengan informasi yang tersedia dalam perangkat digital (ponsel),” ujarnya, Kamis (11/1). https://makcauhai.com/